Perkembangan pemerintah. Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu bentuk transparansi

Perkembangan
akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan
adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pada era otonomi daerah saat
ini, transparansi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah menjadi sangat
penting. (Mardiasmo, 2009) mengemukakan bahwa masyarakat di
berbagai daerah di Indonesia memberikan tuntutan dan tekanan yang lebih besar
kepada pemerintah baik pusat dan daerah untuk melakukan transparansi dan
akuntabilitas publik.

Pengelolaan
keuangan daerah adalah suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan dalam Pasal 66 (1) bahwa
keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan
keuangan yang transparan menjadi tuntutan masyarakat guna terciptanya tata
kelola pemerintahan yang baik (good
goverment governance).

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Upaya
mewujudkan good governance adalah
dengan melakukan reformasi dalam laporan keuangan. Pemerintah harus mampu
menyediakan

informasi
keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan yang
dilaksanakan oleh pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat dari
masyarakat itu sendiri. Mekanisme tata kelola, pelaporan keuangan memiliki dua
tujuan, yaitu organisasi yang transparan dan keterlibatan pemegang kepentingan (stakeholders). Pelaporan keuangan
adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang
berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang
disediakan oleh sistem akuntansi keuangan (Ridha & Basuki, 2012), (Sihaloho, Surya, &
Supriono, 2013) dan  (Adha, Rahmawati, & Ahzar, 2014).

Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas
Laporan Keuangan. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya wajib disampaikan
kepada lembaga legislatif, namun juga kepada masyarakat sebagai pemberi mandat
atau kekuasaan kepada pemerintah. Penyusunan laporan keuangan  merupakan suatu bentuk transparansi yang
berupa keterbukaan pemerintah atas kegiatan pengelolaan sumber daya. Implikasi
dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang komprehensif adalah laporan
keuangan yang disusun bersifat transparan. Oleh karena itu pemerintah harus
meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan (Ridha & Basuki ,
2012) dan (Andriyani, 2016).

Transparansi  dibangun atas dasar kebebasan memperoleh
informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat memiliki hak dasar untuk
tahu (basic right to know) mengenai
apa yang sedang dilakukan pemerintah dan mengapa suatu kebijakan dilakukan,
karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat.
Transparansi pelaporan keuangan mengharuskan organisasi untuk menyajikan
laporan keuangan yang bebas dari salah material dan informasi yang bias kepada
pihak luar. (Rahmanurrasjid, 2008) menyatakan bahwa transparansi
dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi dikalangan pejabat publik
dengan terlihatnya segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas (Dewi,
Sujana, & Sinarwati, 2015) dan (Satyaningsih, Atmadja, & Dharmawan,
2014).

Beberapa
pemerintah daerah di Indonesia telah berusaha membudayakan transparansi di
daerahnya dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur mengenai
transparansi. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah sangat menyadari
akan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Akan tetapi
dalam praktiknya peraturan-peraturan daerah ini masih sulit  untuk dilaksanakan, kesulitan yang dihadapi
antara lain adalah tekanan eksternal dan ketidakpastian lingkungan di dalam
pemerintahan daerah terutama pada SKPD sebagai level pelaksana  (Ridha & Basuki, 2012).

Menurut (Mulyadi, 2008) tekanan eksternal berhubungan
dengan suatu hal yang berasal dari luar organisasi, seperti adanya desakan
masyarakat, serta adanya undang-undang yang mengatur diperlakukannya percepatan
di dalam lingkungan pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai transparansi
dalam pembuatan laporan keuangan. Ketidakpastian lingkungan merupakan keadaan yang menunjukkan perubahan lingkungan yang
mempengaruhi aktifitas yang dijalankan perusahaan, termasuk usaha untuk
menciptakan transparansi dalam mempublikasikan laporan keuangan.
Ketidakpastian lingkungan dalam suatu organisasi khususnya organisasi sektor
publik disebabkan karena lingkungan umum dan khusus, tidak dipungkiri bahwa
aturan atau regulasi yang berkembang dapat mempengaruhi lingkungan organisasi.
Selain tekanan eksternal dan ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen merupakan faktor
penting dalam mewujudkan transparansi. Komitmen
menunjukkan usaha nyata yang dilakukan oleh pihak yang terlibat di dalam
manajemen untuk mencapai sasaran yang ditargetkan perusahaan, salah satunya komitmen
yang dijanjikan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelaporan keuangan dengan
tingkat transparansi yang tinggi (Halmawati & Mustin, 2015), (Satyaningsih, Atmadja, & Dharmawan, 2014) dan (Solin, Puspa, & Ethika, 2013).

Penelitian terkait
transparansi masih diperlukan, karena data dari CPI  (Corruption
Perceptions Index) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia
masih sangat tinggi, yaitu sebesar 37 (dengan kisaran 0-100). Pada Kota Semarang CPI  (Corruption
Perceptions Index) pada tahun 2017 menunjukkan nilai sebesar 58,9 dengan
keterangan paling korup untuk nilai 0 dan paling bersih untuk nilai 100 ( ti.or.id, http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2017/11/IPK-2017-Slide-Presentation-launch.pdf ). Hasil tersebut
menjelaskan bahwa tingkat transparansi pada Kota Semarang masih rendah. Tingkat transparansi
yang rendah pada Kota Semarang juga dipertegas oleh dugaan korupsi pasar Jrakah oleh
mantan Kepala Seksi (Kasi) Penataan dan Pemetaan Dinas Pasar Kota Semarang,
menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat kelebihan bayar sesuai Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2013. (semarang.bpk.go.id, http://semarang.bpk.go.id/?p=7084 dilihat pada 27 April
2017).